lihat foto
TRIBUNHEALTH.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyinggung cara kerja pegawai honorer yang merupakan titipan kepala daerah atau berlatar belakang tim sukses.
Pasalnya, cara kerja mereka jauh dari ideal. Mereka baru mulai bekerja pukul 08.00, tetapi pukul 10.00 sudah santai sambil ngopi-ngopi lalu menghilang dari kantor.
Melansir Serambinews.com, Tito Karnavian mengungkap bahwa banyak tenaga kerja honorer yang berasal dari keluarga pejabat, keluarga daerah, atau tim suskesnya.
Mendagri Tito Karnavian menyinggung banyaknya pegawai honorer yang baru mulai bekerja pukul 08.00, tetapi pukul 10.00 sudah “nongkrong” dan menghilang dari kantor.
Baca juga: Kejahatan Susanto Dokter Gadungan di RS PHC, Pernah Tipu 7 Instansi Kesehatan Termasuk Jadi Dirut RS
Keberadaan tenaga honorer semacam itu Tito sampaikan saat membicarakan banyaknya pegawai honorer yang berlatar belakang tim sukses (timses) dan anggota keluarga kepala daerah.
Menurut Tito, timses dan anggota keluarga kepala daerah itu tidak memiliki keahlian khusus.
“Dikasih kerjaan, jam 8 masuk, tidak punya keahlian, jam 10 sudah ngopi-ngopi, sudah hilang,” ujar Tito dalam acara penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang digelar Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023).
Tito mengatakan, tidak semua pegawai honorer memiliki kualitas dan kinerja yang buruk semacam itu.
Menurut dia, terdapat tiga jenis pegawai honorer, yakni spesialis tenaga kesehatan seperti perawat, guru, serta bagian administrasi.
Tito menuturkan, dua jenis pegawai honorer yang pertama masih bekerja dengan baik.
Baca juga: Dilamar Muridnya Sendiri, Guru Madrasah Ini Risih Akhirnya Blok Nomor dan Kini Pindah Sekolah
Namun, pegawai administrasi tidak sedikit merupakan “titipan” kepala daerah terpilih.
“Tenaga administrasi ini rata-rata adalah tim sukses atau keluarganya kepala daerah atau pejabat di situ,” kata Tito.
Tito menyebutkan, jumlah pegawai honorer titipan itu terus menumpuk seiring pergantian kepala daerah.
Sebab, masing-masing kepala daerah membawa timses dan anggota keluarganya untuk bekerja di pemerintahan sebagai pegawai honorer.
“Terus numpuk jumlah tenaga honorer yang tidak punya keahlian khusus,” tutur mantan Kapolri itu.
Situasi ini membuat alokasi anggaran pemerintah daerah banyak dialokasikan untuk tenaga honorer dengan kerja dan latar belakang tidak jelas.
Selain itu, kepala daerah juga kerap menggunakan modus banyaknya tenaga honorer untuk menghabiskan anggaran.
Baca juga: Buntut Pecat Guru Honorer Pak Reza, Kepala Sekolah Ini Dicopot Bima Arya, Terbukti Lakukan Pungli
Setelah memperbanyak jumlah tenaga honorer, mereka juga membuat program pemerintahan yang banyak dikucurkan untuk operasional pegawai tersebut.
“Belanja modal yang betul-betul menyentuh untuk rakyat, membangun jalan, mungkin cuma 15-20 persen, jadi tidak ada kemajuan apa-apa,” tutur Tito.
Tito mengungkapkan, tidak sedikit dari pemerintah daerah itu bergantung secara keuangan ke pemerintah pusat.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka kecil, hanya sekitar 2 sampai 3 persen dari anggaran daerah.
Namun, ketika mendapatkan transfer dana dari pemerintah pusat, sebagian besar uang itu digunakan untuk belanja pegawai.
“Sudah transfer pusatnya 90 persen, 90 persen itu dipakainya sebagian besar itu buat belanja pegawai, mulai dari gaji, tunjangan,” kata Tito.
“Ini ada modus yang lain yang memang harus diselesaikan, ini cukup mendasar ini, yaitu banyaknya tenaga honorer,” tambahnya.
Baca juga: Pengantin Pria Kabur di Hari Pernikahan, Sosok Ayah Terpaksa Gantikan Putranya Jalani Akad Nikah
Pada kesempatan itu, Tito menekankan, APIP mesti masuk lebih dalam dan memantau berbagai perencanaan instansi pemerintah tempat mereka bertugas.
Menurut Tito, APIP memiliki fungsi yang strategis untuk mencegah terjadinya tindak pidana oleh instansi atau kepala daerah terkait.
Mereka diharapkan tidak hanya mengaudit masalah pidana di instansi terkait, tetapi seperti mutasi, perilaku anggota, hingga efisiensi anggaran.
“Salah satu upaya dari pencegahan itu adalah dengan memperkuat APIP-APIP ini, sehingga tidak terjadi masalah hukum,” kata Tito.
“Prinsipnya bagaimana kita memperkuat pencegahan,” lanjutnya.
Adapun Stranas PK merupakan program lintas kementerian dan lembaga yang terdiri dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kemendagri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan lainnya.
Stranas PK mencanangkan sejumlah aksi yang fokus pada pencegahan korupsi di berbagai sektor, termasuk keuangan pemerintah daerah.
Baca juga: Ayah Ini Rela Dandan Seperti Wanita Demi Rayakan Hari Ibu di Sekolah Anak, Fakta Sedih Terkuak
Mendagri Sebut Banyak Honorer Titipan di Pemda Tak Punya Keahlian
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, sebagian besar tenaga honorer bagian administrasi yang berada di lingkungan pemerintah daerah (Pemda) tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagian besar tidak mempunyai keahlian khusus.
Selain itu, tenaga honorer administrasi tersebut juga kebanyakan berasal dari tim sukses atau keluarganya kepala daerah atau pejabat di dinas setempat.
“Ganti pilkada, ketemu pejabat baru, tim suksesnya masuk lagi, terus numpuk jumlah tenaga honorer yang tidak punya keahlian khusus,” kata Tito saat menyampaikan paparannya di kantor Kemendagri pusat, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023).
Tito menyampaikan pernyataan itu di depan puluhan kepala daerah yang dikumpulkan dalam acara Penguatan Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di kantor Kementerian Dalam negeri (Kemendagri) pusat.
Tito juga menyinggung persoalan anggaran Pemda yang banyak dihabiskan untuk belanja pegawai, salah satunya honorer.
Baca juga: Amankah Penderita Diabetes Mengonsumsi Madu? Begini Penjelasan dr. Zaidul Akbar
Dia mengatakan, pemerintah pusat tidak mempersoalkan keberadaan tenaga honorer spesialis seperti tenaga kesehatan, perawat dan guru. Namun, pegawai honorer bagian administrasi yang berlatar belakang timses atau keluarga kepala daerah ini tidak memiliki kerja yang jelas.
Jumlah mereka terus menumpuk ketika dilaksanakan pemilu kepala daerah selanjutnya (Pilkada) dan kepala daerah di wilayah itu diganti.
“Dikasih kerjaan, jam 8 masuk, tidak punya keahlian, jam 10 sudah ngopi-ngopi, sudah hilang,” ujar Tito.
Tito menuturkan, jumlah tenaga honorer yang membengkak menjadi salah satu modus yang dilakukan kepala daerah untuk melambungkan anggaran belanja pegawai.
Padahal, tidak sedikit dari daerah itu bergantung pada kucuran dana dari pemerintah pusat karena memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kecil atau hanya sekitar 2 sampai 3 persen.
Tito mencontohkan, terdapat daerah yang menganggarkan belanja operasional 67 persen dari APBD.
Baca juga: dr. Zaidul Akbar Ungkap Makan Cokelat Baik untuk Kesehatan Jantung, Gunakan Cokelat Jenis Ini
Sementara, 90 persen keuangan Pemda itu bersumber dari pemerintah pusat.
Mirisnya, sebanyak 90 persen dana itu sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai mulai dari gaji, tunjangan, dan lainnya.
Tito mengamati, daerah-daerah yang bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, anggarannya “tersedot” ke belanja pegawai yang tidak memiliki keahlian khusus.
Alhasil, alokasi anggaran yang seharusnya digunakan buat pembangunan atau peningkatan fasilitas umum justru tersedot buat belanja pegawai.
Tito menekankan, APIP mesti masuk lebih dalam dan memantau berbagai perencanaan instansi pemerintah tempat mereka bertugas.
Menurut Tito, APIP memiliki fungsi yang strategis untuk mencegah terjadinya tindak pidana oleh instansi atau kepala daerah terkait.
Baca juga: Konsumsi Telur Sebabkan Kolesterol Tinggi, Mitos atau Fakta? Begini Jawaban dr. Zaidul Akbar
Mereka diharapkan tidak hanya mengaudit masalah pidana di instansi terkait, melainkan seperti mutasi, perilaku anggota, hingga efisiensi anggaran.
“Salah satu upaya dari pencegahan itu adalah dengan memperkuat APIP-APIP ini, sehingga tidak terjadi masalah hukum,” kata Tito.
“Prinsipnya bagaimana kita memperkuat pencegahan,” lanjutnya.
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) merupakan program lintas kementerian dan lembaga yang terdiri dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kemendagri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan lainnya.
Stranas PK mencanangkan sejumlah aksi yang fokus pada pencegahan korupsi di berbagai sektor, termasuk keuangan pemerintah daerah.
Baca juga: dr. Zaidul Akbar Bagikan Tips Jaga Pencernaan dengan Konsumsi Jeruk Nipis Dicampur Bahan Ini
Berikut ini terdapat produk yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh, klik di sini untuk mendapatkannya.
Baca berita lain seputar kesehatan di sini
(Tribunhealth.com)
