lihat foto
TRIBUNHEALTH.COM - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) di Salemba, Jakarta Pusat, pada Selasa (23/5/2023) kemarin.
Kabar ini telah dikonfirmasi oleh Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri.
“Benar, ada kegiatan dimaksud,” kata Ali Fikri, Selasa, dikutip dari TribunJateng.com.
Diketahui jika penggeledahan yang dilakukan oleh KPK tersebut terkait kasus dugaan korupsi penyaluran beras bantuan sosial (bansos) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021.
Baca juga: Ketua RT Riang Laporkan 42 Ruko Tutup Bahu Jalan, Pemilik Ruko di Pluit Pertanyakan Arah Tuduhan
Namun, Ali Fikri belum mengungkapkan perkembangan lebih lanjut mengenai upaya paksa penggeledahan Kantor Kemensos tersebut.
Dikutip Tribunhealth.com dari laman Tribunnews.com KPK menyebut dugaan korupsi penyaluran beras bansos itu terjadi di seluruh Indonesia dan terdapat data penerima PKM pada PKH yang fiktif alias palsu.
Sebelumnya, Ali Fikri juga menyebut dugaan korupsi ini menyangkut satu anak badan usaha milik negara (BUMN) PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics dan sejumlah pihak swasta.
Baca juga: Fakta Suami Istri Meninggal Bergantian Selang 7 Jam: Tokoh Agama, Sama-sama Punya Penyakit
KPK Tetapkan Beberapa Tersangka
Sejauh ini, diketahui KPK sudah menetapkan beberapa tersangka kasus dugaan korupsi tersebut.
Namun, identitas para tersangka itu baru akan dibuka ketika penyidikan dirasa sudah cukup.
Dalam hal ini, KPK mencegah beberapa orang untuk bepergian ke luar negeri karena kasus korupsi ini.
Baca juga: Kabar Duka, Ibu Artis Tyas Mirasih Meninggal Dunia, Sempat Dirawat di RS Sebulan Lebih
Di antaranya, KPK meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencegah Direktur Utama PT Trans Jakarta yang mengundurkan diri, Kuncoro Wibowo ke luar negeri.
Selain itu juga ada lima orang lainnya yang dicegah bepergian ke luar negeri juga.
Mereka adalah Ivo Wongkaren, April Churniawan, Richard Cahyanto, Roni Ramdani, dan Budi Susanto.
Baca juga: Terkuak Alasan Siswa SMA yang Pingsan Jalan Kaki ke Sekolah Tolak Donasi, Ini Penampakan Rumah Viky
Keenam orang itu dicegah bepergian ke luar negeri oleh KPK sejak 10 Februari 2023 hingga 10 Agustus 2023.
Kemensos Pastikan Menteri Risma Tak Ikut Diperiksa KPK
Menteri Sosial, Tri Rismaharini dipastikan tidak ikut diperiksa oleh penyidik KPK.
Demikian disampaikan oleh Stafsus Mensos Bidang Komunikasi dan Media Massa, Don Rozano Sigit.
Don mengungkapkan, kasus dugaan korupsi itu terjadi sebelum Menteri Risma menjabat sebagai Menteri Sosial.
Baca juga: Asam Urat Ditandai dengan Radang Sendi, dr. Mustopa, Sp.PD: Paling Sering Bengkak pada Jempol Kaki
"Enggak lah (diperiksa), kan itu terjadi kan udah ngomong itu tahun 2020 ya. Apalagi yang mau dikonfirmasikan wong sudah kejadian ya," ujar Don Rozano kepada wartawan di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta, Selasa (23/5/2023).
Kasus yang tengah didalami oleh penyidik KPK, kata Don tidak terkait dengan Menteri Risma, karena saat itu sosok yang menjabat sebagai Menteri Sosial adalah Juliari Batubara.
"Itu kan sudah dijelaskan ibu di bulan Maret dan tadi itu sudah dari berita acara yang kami baca yang ditandatangani para pihak itu untuk menjelaskan bansos beras untuk KPM PKH tahun 2020," jelas Don Rozano.
Don menjelaskan, pada saat penyidik KPK datang, Menteri Risma sedang melakukan rapat.
Baca juga: Mahfud MD Terang-terangan Sebut Uang Korupsi BTS Mengalir ke Tiga Partai Politik Besar
Selain itu, dikatakan Don juga terdapat sejumlah karyawan Kemensos yang ditanyai oleh penyidik KPK.
"Kami memang ada beberapa teman-teman yang ditanyai ya, pasti aktivitasnya konsentrasinya menjadi pada hal-hal yang berkait dengan yang dipertanyakan tersebut," pungkas Don Rozano.
Klik di sini untuk mendapatkan referensi vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
(Tribunhealth.com/DN)
Baca berita lainnya di sini.
