lihat foto
TRIBUNHEALTH.COM - Tenaga kesehatan hingga dokter melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta Selatan, Senin (8/5/2023).
Para orator bergantian menyampaikan orasinya menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law.
Dikutip Tribunhealth.com dari laman Tribunnews.com, terlihat massa mendesak masuk ke Gedung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ingin bertemu Budi Gunadi Sadikin'>Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
“Tolong Pak Menkes temui kami di sini,” ujar orator dari atas mobil komando.
Sementara itu orator lainnya meminta pintu gerbang Kemenkes yang tengah dijaga petugas kepolisian.
Baca juga: Polisi Datangkan Tenaga Ahli Akibat Beda Pengakuan Sopir & Penumpang Bus Kecelakaan di Guci Tegal
“Buka pintunya. Kita bukan maling. Bapak-bapak ini digaji dari yang rakyat. Ini rumah kami,” ucap orator.
“Bukan bapak punya gedung ini. Bapak ibu disini digaji dari keringat kami.”
Pantauan Tribunnews.com di lokasi, massa tiba di Gedung Kemenkes Jakarta Selatan pada sekira pukul 12.40 WIB.
Mereka sebelumnya telah menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.
Adapun Ribuan tenaga kesehatan itu berunjuk rasa menuntut Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibuslaw.
Juru Bicara Aksi Damai IDI, Dokter Beni Satria mengatakan bahwa sejumlah tenaga kesehatan yang hadir di Patung Kuda meminta untuk tidak mengesahkan Undang-undang Kesehatan dalam Omnibuslaw.
Baca juga: Ramalan Zodiak Besok Rabu, 10 MEI 2023 : Taurus Sangat Produktif, Virgo dalam Susana Hati Baik
Beni menyebut bahwa ada sejumlah masyarakat yang nantinya akan terdampak atas pelayanan kesehatan jika undang-undang kesehatan di Omnibuslaw disahkan.
"Kita sudah memberikan masukan tetapi telah banyak informasi-informasi yang kita dapatkan bahwa RUU ini akan segera disahkan," ujar dokter Beni, Senin (8/5/2023).
"Ada hal-hal yang akan mencederai hak-hak masyarakat atas pelayanan kesehatan. Bahwa hak pelayanan kesehatan sudah di atur dalam undang-undang," lanjut dia.
Beni menjelaskan bahwa ketika undang-undang kesehatan resmi di sahkan nantinya, maka dalam undang-undang itu akan ada penghilangab anggaran 10 persen untuk tenaga kesehatan.
"Kita sangat tidak setuju dengan tim pemerintah yang menghapuskan anggaran 10 persen yang sudah dibuat dalam draft RUU," ucapnya.
Selanjutnya, kata dia, ada pasal kriminalisasi yang nantinya akan terjadi kepada tenaga kesehatan dalam undang-undang kesehatan tersebut.
Beni menyebut hal itupun sudah kerap terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia.
Baca juga: Rutin Berolahraga Dapat Mencegah Terjadinya PCOS pada Wanita, Berikut Beberapa Rekomendasi Olahraga
"Kesembuhan pasien tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab dokter, sarana dan prasarana juga harus ada, pemeriksaan alkes dari laboratorium harus sesuai standard, dan dokter tidak mungkin mengobati, mendiagnosa suatu penyakit tanpa didukung alat-alat penunjang yang baik, seperti rontgen, usg kemudian laboratorium, tidak bisa dokter bukan berpraktek," tuturnya.
Diketahui, Penolakan atas RUU Kesehatan Omnibuslaw semakin meluas.
Usai Aksi Damai Nasional ‘Stop Pembahasan RUU Kesehatan (Omnibus Law) pada bulan November tahun lalu, kini puluhan ribu anggota dari 5 Organisasi Profesi Kesehatan yang terdiri dari Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia, dan Ikatan Bidan Indonesia akan kembali turun mengadakan Aksi Damai Nasional.
Baca juga: Baca Chat Selingkuhan Istri dengan Bripka DM, Suami Lakukan Penggerebekan, Ditemukan Tak Berbusana
Klik di sini untuk mendapatkan referensi minuman sehat untuk menemani aktivitasmu.
(Tribunhealth.com/DN)
Baca berita lain tentang kesehatan di sini.
