lihat foto
TRIBUNHEALTH.COM - Siswi SMP Jambi, Syarifah Fadiyah Alkaff mengkritik Wali Kota Jambi Syarif Fasha soal kerjasama Pemkot Jambi dan perusahaan China yang proyeknya merugikan rakyat masih belum menyentuh hal yang substansial.
Melansir Wartakotalive, sebelumnya Syarifah mengkritik dan meminta agar perusahaan China yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi bertanggung jawab atas kerusakan rumah neneknya Hafsah yang merupakan pejuang veteran.
Meski laporan polisi atas siswi SMP Jambi Syarifah Fadiyah Alkaff yang mengkritik Pemkot Jambi telah dicabut, namun inti masalah dan tuntutan Syarifah belum dipenuhi oleh Pemkot Jambi.
Di sisi lain, Wali Kota Jambi Syarif Fasha mengungkapkan bahwa keluarga Syarifah Fadiyah Alkaff meminta nilai ganti rugi atas kerusakan rumah nenek Hafsah dengan nilai tak masuk akal, yaitu Rp 1,3 miliar. Lantas benarkah hal tersebut?
Baca juga: INFO Pendaftaran CPNS 2023, Berikut Persyaratan dan Berkas Dokumen yang Perlu Disiapkan
Untuk mengetahui kasus ini lebih lanjut, akun Twitter @PartaiSocmed membongkar fakta bahwa Pemkot Jambi melalui Wali Kota Jambi Syarif Pasha menjebak keluarga Syarifah Fadiyah Alkaff sehingga angka Rp 1,3 miliar untuk ganti rugi muncul.
Angka tersebut digunakan Pemkot Jambi sebagai fitnah bahwa keluarga Syarifah meminta besaran ganti rugi sebesar itu, padahal nyatanya tidak.
Selain itu, terungkap juga bahwa Syarifah sudah cukup lama 'diincar' Pemkot Jambi untuk dipolisikan karena semua tuntutan dan kritikannya.
Akun @PartaiSocmed mengulas semuanya dengan cuitan serta thread kasus ini dengan tajuk 'SISWI SMP vs PEMKOT JAMBI - Antara Framing dan Fakta'.
"Mari kita mulai. Kasus yg menimpa Syafirah Fadiyah Alkaff ini adalah kasus umum 'perselingkuhan' antara pengusaha dan penguasa yg akhirnya mengorbankan bahkan mempersekusi rakyat, yg harusnya dilindungi oleh pemerintah," kata @PartaiSocmed.
"Tentang PT RPSL yg penuh masalah tapi selalu dibela mati2an oleh Pemkot Jambi itu sudah banyak beritanya bisa dicari di google. Salah satunya ini, Pemkot Jambi membabi-buta bilang PT RPSL bukan berada di Ruang Terbuka Hijau tapi faktanya ada di RTH," kata @PartaiSocmed.
Baca juga: TEGA, Suami Tak Beri Nafkah Istri Sepeser Pun Meski Memiliki Gaji Rp 35 Juta Perbulan, Ini Alasannya
Dalam cuitannya @PartaiSocmed menguatkan dengan peta gambar RTRW Kota Jambi yang membuktikan protek PT RSPL berada di ruang terbuka hijau.
"Termasuk masalah pembiaran pelanggaran Perda no 4 tahun 2017 dimana truk2 melebihi tonase yg merusak jalan dan rumah warga. Contohnya kasus penghentian truk PT RPSL oleh nenek Roliyah jauh sebelum kasus yg viral sekarang ini," ujar @PartaiSocmed.
Nah pelanggaran-pelanggaran yang dibiarkan bahkan dibela oleh Pemkot Jambi itulah, menurut @PartaiSocmed, yang menjadi latar belakang protes Syafirah Fadiyah Alkaff lewat rangkaian video tiktoknya.
"Dalam kelanjutan thread ini nanti akan kami tunjukkan bukti bahwa anak SMP ini sudah lama diincar dicari kesalahannya," ujar @PartaiSocmed.
"Sebagai gambaran selama sepuluh tahun rumah Nenek Hafsah (nenek buyutnya SFA) sudah berkali2 rusak dan diperbaiki akibat lalu lalang truk bertonase besar melebihi aturan Perda tsb. Dibangun lagi rusak lagi, begitu terus2an. Tentu bukan sebuah pengalaman yg menyenangkan," thred @PartaiSocmed.
Akun tersebut lalu melampirkan gambar rumah nenek Hapsah yang runtuh.
Baca juga: Laki-laki Miliki Fantasi Seksual Lebih Kuat dari Wanita, Mengapa Demikian? Begini Ulasan dr. Binsar
"Bisa dilihat dari tembok lama di belakang rumah asli yg runtuh pada foto ini. Abaikan dua orang ganteng di depan rumah itu..," cuitnya.
"Begitu juga dgn sumur yg jadi bolong sampingnya yg sangat membahayakan keselamatan penghuni rumah," kata @PartaiSocmed sambil melampirkan foto gambar sumur yang dimaksud.
"Belum lagi polusi udara yg sering membuat penyakit kulit, termasuk yg dialami oleh SFA sendiri (bukti gambar sebelah kanan)," ujar @PartaiSocmed.
"Sebelum SFA melakukan perjuangan heroik lewat video2 tiktoknya sebenarnya pihak keluarga sudah mencoba berbagai cara termasuk menyurati Presiden @jokowi dan mendapat respon yg baik dari @KemensetnegRI," kata akun @PartaiSocmed.
Kala itu, Wali Kota Jambi mengakui adanya pelanggaran Perda yang dilakukan PT RPSL dalam jawabannya ke Presiden.
"Dan dari jawaban Walikota Jambi kepada Presiden jelas2 terdapat pengakuan adanya pelanggaran atas Perda no 04 Tahun 2017 dan pengakuan akan adanya kerusakan rumah warga akibat aktivitas PT RPSL," ujar akun tersebut.
Baca juga: Waspada, BMKG Peringatkan Potensi El Nino di Pertengahan 2023, Ini Dampak dan Daerah yang Berpotensi
Atas hal tersebut diatas, kata akun @PartaiSocmed, akhirnya PT RPSL mengutus perwakilan ke rumah Nenek Hafsah.
"Disana mereka MENANYAKAN kerugian apa saja yg telah dialami baik materiil maupun imateriil. Keluarga disuruh menulis saja tanpa segan2. Siapa nyana inilah awal dari fitnah terhadap mereka," ungkap @PartaiSocmed.
"Diminta menuliskan apa adanya tentu mrk menghitung kerugian merenovasi rumah berkali2 selama 10 tahun hingga kerugian imateriil. Keluarlah angka 1,3 miliar yg oleh Walikota Syarif Fasha dipakai modal utk memfitnah kemana2 seolah itu tuntutan keluarga Nenek Hafsah, padahal tidak!," ujar @PartaiSocmed.
Rupanya kedatangan perwakilan PT RPSL itu, menurut @PartaiSocmed, bukan utk menawarkan ganti rugi tapi utk setup fitnah terhadap keluarga Nenek Hafsah yg sudah merepotkan Pemkot dan Perusahaan akibat laporannya ke Presiden.
"Buktinya mereka sama sekali tidak menawar tapi tidak pernah ada kabarnya lagi," ujar @PartaiSocmed.
"Krn terus gigih memperjuangkan haknya dr berbagai jalur akhirnya dan krn takut dapat surat cinta lagi dr pusat pihak Pemkot melakukan mediasi antara PT RPSL dan keluarga Nenek Hafsah. Dimana sebagai mediator Pemkot Jambi tdk bersikap netral justru lebih spt centeng perusahaan," tambah @PartaiSocmed.
Karenanya Wali Kota Jambi dinilai berpihak pada pengusaha namun menggunakan angka Rp 1,3 Miliar untuk pengalihan isu.
Baca juga: Makan Daging Setiap Hari Sebabkan Anak Hiperaktif, Benarkah? Begini Ulasan dr. Zaidul Akbar
"Sudahlah Pak Syarif Fasha tidak perlu baperan Pemkot Jambi dibilang centeng perusahaan. Fakta keberpihakannya jelas kok. Jelas2 ada pelanggaran Perda oleh perusahaan tapi yg dipermasalahkan malah angka 1,3 M terus! Mau pengalihan isu?," ujat @PartaiSocmed sambil menautkan video Wali Kota Jambi yang mempertanyakan nilai Rp 1,3 miliar yang diminta keluarga nenek Hafsah.
"Si Gempa dari Kabag Hukum Pemkot juga terlihat jelas framingnya menyudutkan keluarga SFA. Padahal Nenek Hafsah tidak tinggal sendirian di rumah itu. Dari sini jelas ya, mediasi yg akan kami bahas nanti adalah antara Perusahaan + Pemkot vs Keluarga Nenek Hafsah," kata akun tersebut.
Pemkot Jambi, beber @PartaiSocmed, selalu menyampaikan sudah 3 kali melakukan mediasi tapi itu bohong.
"Begini kronologisnya: 1. Pada pertemuan pertama pihak Pemkot meminta pada Perusahaan dan perwakilan Keluarga Nenek Hafsah utk melengkapi data dan berkas. Karena sama2 tidak bawa lalu disuruh pulang," katanya.
"2. Pada pertemuan kedua pihak Keluarga Nenek Hafsah datang dgn kelengkapan data tapi pihak perusahaan tidak datang dgn alasan Covid. Batal lagi," ujar @PartaiSocmed.
"3. Pada pertemuan ketiga pihak Keluarga Nenek Hafsah diwakili kakak SFA yg berusia 21 tahun sedangkan perusahaan membawa pengacara dan RT dimana pihak keluarga keberatan dgn kehadiran RT tsb krn bekerja pada PT RPSL mengawal truk kayu dan mobil kontainer dgn imbalan," ujar @PartaiSocmed.
Pada pertemuan ketiga tersebut, ungkap @PartaiSocmed, Kakak Syarifah dikeroyok oleh Lawyer Perusahaan, Kabag Hukum Kota Jambi (sebelum Gempa) dan RT yg bersama2 membela PT RPSL.
Baca juga: Kecantikannya Dicibir Hasil Operasi Plastik, Istri Artis Ini Justru Tuai Pujian dari Istri Jenderal
"Bahkan menurut pengakuan SFA lawyer perusahaan saat itu mengakui adanya kerja sama antara Walikota dan Perusahaan," ujarnya.
"Inti dari 'mediasi' tersebut Lawyer Perusahaan, RT, Kabag Hukum secara keroyokan meminta kesepakatan tertulis pd kakak SFA agar truk kayu dan kontainer perusahaan diizinkan lewat depan rumah neneknya. Krn berteguh tidak mau tanda tangan akhirnya dia diusir oleh perwakilan Pemkot," kata @PartaiSocmed.
"Dengan fakta diatas apakah masih percaya pada mediasi yg selalu digembar-gemborkan Pemkot Jambi? Menurut kami itu sama sekali bukan mediasi," tegas @PartaiSocmed.
Karena tidak ada titik temu itu dan PT RPSL masih terus melanggar Perda No 04 Tahun 2017 dibawah perlindungan Pemkot Jambi, tambah akun itu, lalu Syarifah Fadiyah Alkaff yang masih SMP itu mulai menyuarakan protesnya di Tiktok.
"Mungkin karena risih dgn gencarnya protes2 SFA di sosial media dan makin tersebarnya video2nya akhirnya pihak Pemkot Jambi mengeluarkan klarifikasi lewat akun IG resmi mereka. Bisa dilihat berdasarkan fakta2 yg kami berikan sebelumnya klarifikasi itu banyak kebohongannya," ungkap @PartaiSocmed.
"Disamping itu untuk meneror SFA secara mental dimunculkanlah Debi Ceper pelawak yg tidak lucu yg menurut SFA adalah influencer Pemkot. Tugasnya adalah mempermalukan anak SMP ini yg disamakan seperti pelacur," tambah @PartaiSocmed.
Tak cukup sampai disitu, kata @PartaiSocmed, Debi Ceper terus meneror mental si anak dengan menyebut nenek Hafsah yang dibanggakan sebagai veteran pejuang kemerdekaan dengan sebutan PEJUANG RUPIAH.
Baca juga: VIRAL, Demi Bertemu Jodoh yang Tulus, Seorang Anggota TNI Ini Nyamar Jadi Anak Rantau Pengangguran
"Atas kombinasi klarifikasi Pemkot Jambi yg penuh kebohongan itu dan teror2 mental dari Debi Ceper akhirnya SFA memposting video teguran keras yg menjadi pintu masuk bagi mereka untuk mengkriminalisasikan anak SMP," kata @PartaiSocmed.
"Ini videonya yg dipermasalahkan Pemkot Jambi itu. Sebelum melanjutkan thread ini kami ingin jejak pendapat dulu, berdasarkan fakta2 yg ada menurut netizen apakah Pemkot Jambi pantas disebut Kerajaan Firaun dan Iblis tidak? Silakan jawab pd reply tweet ini," kata @PartaiSocmed.
"Dan atas hinaan2 Debi Ceper itu SFA melaporkannya ke Polda Jambi. Namun ketika mendapat panggilan polisi SFA malah dpt kabar bahwa dia dilaporkan oleh Gema Kabag Hukum Pemkot Jambi. Disinilah awal mula kami mulai mendukung SFA dan akhirnya menjadi viral," kata @PartaiSocmed.
"Di hari yg sama, Minggu 4 Juni 2023 SFA membuat video permintaan maaf karena ketika di Polda dia dijelaskan bahwa meski masih anak2 di tetap bisa diadili di peradilan anak dan jika terbukti bersalah bisa dipenjara anak. Tanggal penting dicatat utk menilai itikad baik Pemkot," ungkap @PartaiSocmed.
Baca juga: Kisah Pria Pikat Hati Gadis Aceh, Ngaku Kerja Serabutan, Ternyata Anggota TNI
"Meskipun sudah ada video permintaan maaf pada tgl 4 Juni (Minggu) tapi pada tgl 5 Juni (Senin) Pemkot Jambi masih meneruskan kasus ini dan melakukan konferensi pers bahwa mereka menunggu permintaan maaf dari SFA utk mencabut laporan," ujar @PartaiSocmed,
Hal ini kata akun itu, diperkuat pada perbincangan di group Pemkot Jambi pada hari Senin juga. Yang nuansanya penuh dendam.
"Kesimpulan, hingga hari Senin 5 Juni Pemkot Jambi belum mencabut laporan. Ini penting karena berbeda dari keterangan Gempa beberapa hari kemudian," ujar @PartaiSocmed.
Rangkaian cuitan dan thread @PartaiSocmed soal ini setidaknya sudah dilihat sebanyak 2 juta kali. Belum ada konfirmasi dari Pemkot Jambi dan Wali Kota Jambi atas data dan fakta yang disodorkan dan dicuit @PartaiSocmed.
Baca juga: dr. Zaidul Akbar Sebut Bagian Ayam Ini Dapat Membuat Kulit Kencang dan Glowing, Bagian Apa Saja?
Berikut ini terdapat produk yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh, klik di sini untuk mendapatkannya.
Baca berita lain seputar kesehatan di sini
(Tribunhealth.com)
