Breaking News:

Tren Kasus Covid-19 Meningkat, Satgas Luncurkan Aturan Prokes Pelaksanaan Kegiatan Berskala Besar.

Menyikapi dinamika pandemi COVID-19 di tanah air, Pemerintah kembali melakukan beberapa penyesuaian.

Pixabay.com
Terapkan Prokes demi lindungi diri dari Covid-19 

TRIBUNHEALTH.COM - Menyikapi dinamika pandemi COVID-19 di tanah air, Pemerintah kembali melakukan beberapa penyesuaian.

Dari perkembangan terkini, tren kasus kembali meningkat, terjadi importasi kasus COVID-19 bervarian baru, dan evaluasi tata laksana protokol kesehatan acara yang melibatkan banyak orang sebelumnya.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito menjelaskan, per Selasa, 21 Juni 2022, Satgas Penanganan COVID-19 merilis dan memberlakukan secara efektif Surat Edaran (SE) No.20 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Berskala Besar.

Baca juga: Terdapat 8 Orang Tertular Virus Omicron BA.4 dan BA.5 , WHO Sebut Covid-19 di Indonesia Masih Baik

"Kebijakan ini dikeluarkan atas kesepakatan lintas kementerian dan lembaga. Sebagai salah satu upaya antisipasi yang diambil yaitu melakukan penyesuaian pengaturan kegiatan berskala besar di masa pandemi COVID-19," Wiku dilansir Tribunhealth.com dari situs resmi covid19.go.id.

SE terbaru ini mengatur acara yang dihadiri lebih dari 1000 orang secara fisik dalam waktu dan lokasi tertentu yang sama, baik dalam maupun luar ruang.

Pengaturan mencakup kegiatan lokal dengan partisipan lintas provinsi/kabupaten seperti perhelatan sosial dan budaya masyarakat, maupun kegiatan internasional dengan partisipan antar negara (multilateral) seperti konferensi dan pertemuan wakil negara baik WNI maupun WNA.

Ilustrasi varian baru Covid-19 yang terus bermutasi
Ilustrasi varian baru Covid-19 yang terus bermutasi (kompas.com)

Untuk itu, dimohon SE ini dipahami dengan baik oleh penyelenggara acara, baik yang sudah maupun akan mengajukan perizinan ke pihak terkait.

Segera lakukan penyesuaian untuk memastikan kenyamanan dan kelancaran acara. Khususnya pemerintah daerah, dimohon segera menindaklanjuti SE ini dengan peraturan daerah masing-masing.

Dukung implementasi yang baik di lapangan dengan penyediaan fasilitas vaksinasi booster serta fasilitas penunjang COVID-19 yang baik.

Baca juga: Tak Hanya Melindungi Diri Sendiri, Melakukan Vaksinasi Covid-19 Juga Melindungi Orang Lain

Penyesuaian kebijakan ini akan terus dipantau implementasinya sesuai data dan kondisi riil yang ada di lapangan.

Adapun beberapa aturan yang tertuang dalam SE No.20 Tahun 2022:

Wajib adanya penyesuaian partisipan dengan kriteria umur dan riwayat penyakit yang berhubungan dengan akses vaksinasi, dimana:

Ilustrasi dokter yang akan melakukan vaksinasi covid-19
Ilustrasi dokter yang akan melakukan vaksinasi covid-19 (tribunnews.com)

a. Anak usia 6-17 tahun diperbolehkan masuk dengan wajib vaksinasi dosis kedua

b. Usia 18 tahun ke atas diperbolehkan masuk dengan wajib vaksinasi dosis ketiga (booster)

c. Khusus anak usia dibawah 6 tahun dan penderita komorbid yang tidak dapat menerima vaksin, dihimbau tidak mengikuti kegiatan berskala besar demi keselamatan dan kesehatan masing-masing individu.

Baca juga: Semakin Besar Cakupan Vaksinasi Akan Semakin Memproteksi dan Mengurangi Potensi Penularan Covid-19

Pemberlakukan skrining spesifik sesuai dengan keterlibatan jenis partisipan, dimana:

1. Kegiatan yang melibatkan pejabat setingkat menteri ke atas (VVIP) wajib mensyaratkan hasil negatif PCR 2x24 jam sebelum kegiatan berlangsung dan pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki venue acara.

2. Kegiatan yang bersifat forum multilateral dan tidak melibatkan VVIP wajib prosedur pemeriksaan gejala berkaitan COVID-19, dan dihimbau mensyaratkan pemeriksaan antigen bagi seluruh partisipan untuk meminimalisir potensi penularan.

Ilustrasi Covid-19 di Indonesia
Ilustrasi Covid-19 di Indonesia (tribunnews.com)

3. Kegiatan yang tidak bersifat forum multilateral dan tidak melibatkan VVIP wajib prosedur pemeriksaan gejala berkaitan COVID-19 dan dilakukan tes antigen bagi pelaku suspek COVID-19. Sebagai tambahan, seseorang yang tidak lolos skrining wajib di tes COVID-19 lanjutan di tempat.

Mekanisme perizinan kegiatan, dimana penyelenggara kegiatan wajib memperoleh rekomendasi kelayakan penerapan protokol kesehatan dari Satgas COVID-19 Pusat, dan izin keramaian kegiatan masyarakat dari Polri.

Halaman
12
Penulis: Ranum Kumala Dewi
Editor: Ekarista Rahmawati
Ikuti kami di
Data Berhasil Terkirim!
Data Harus Diisi!
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved