Breaking News:

Menyambut Periode Libur Nataru, Pemerintah Siapkan Kebijakan untuk Mencegah Kenaikan Kasus Covid-19

Berikut ini simak informasi mengenai persiapan kebijakan pemerintah dalam menyambut periode libur Nataru untuk mencegah kenaikan kasus Covid-19

Tribunnews.com
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito saat Media Briefing secara daring di Gedung BNPB, Kamis (14/1/2021) yang juga disiarkan Kanal YouTube Sekretariat Presiden. 

TRIBUNHEALTH.COM - Menyambut periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022 mendatang, pemerintah daerah (Pemda) dan seluruh lapisan masyarakat perlu belajar kembali dari pengalaman penanganan Covid-19 di Indonesia tahun 2020.

Mengingat, dampak yang ditimbulkan dari periode Natal dan Tahun Baru 2021, berujung terjadinya lonjakan pertama (first wave) di Indonesia.

Untuk itu menuju periode Natal dan Tahun Baru mendatang, pemda dianjurkan untuk mulai mempersiapkan kebijakan didasarkan pada situasi masing-masing daerah.

Baca juga: Gejala Long Covid Bisa Mereda dan Kambuh Lagi, Dapat Terjadi Berkali-kali sebelum Sembuh Total

"Seperti kebijakan relaksasi dapat dilakukan hingga 50% kapasitas."

"Namun harus mewaspadai potensi kenaikan kasus akibat periode libur," ungkap Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito dilansir Tribunhealth.com dari situs resmi Covid19.co.id.

Pemda perlu melakukan pengawasan hingga tingkat terkecil melalui Satgas atau posko desa/kelurahan maupun Satgas fasilitas umum.

Wiku Adisasmito
Wiku Adisasmito (Grafis Tribunnews.com/Ananda Bayu S)

Selain itu Pemda juga harus segera menyiapkan skenario pembatasan begitu terlihat tren kenaikan yang signifikan.

Baca juga: Post Covid-19 Condition, Definisi WHO untuk Gejala Infeksi Virus Corona yang Bertahan Berbulan-bulan

Upaya ini dilakukan sebagai pembelajaran dari efek yang ditimbulkan pada setiap kebijakan gas dan rem yang pernah diterapkan selama ini.

Mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hingga kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diikuti PPKM Level 1 - 4 yang berhasil mengatasi lonjakan kedua pada Juli 2021.

"Pembelajaran ini harus dijadikan pegangan utama pada periode Natal dan tahun baru yang berpotensi meningkatkan kembali kasus Covid-19," tegas Wiku.

Ia menjelaskan, pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan bersifat gas dan rem, sejak Maret 2020 lalu.

Ilustrasi pembatasan mobilitas - Penyekatan mobilisasi masyarakat PPKM Darurat di Jalan Lampiri, Jakarta Timur, Rabu (7/7/2021). PPKM Darurat di 15 kabupaten/kota di luar Pulau Jawa dan Bali pada 12-20 Juli 2021.
Ilustrasi pembatasan mobilitas - Penyekatan mobilisasi masyarakat PPKM Darurat di Jalan Lampiri, Jakarta Timur, Rabu (7/7/2021). PPKM Darurat di 15 kabupaten/kota di luar Pulau Jawa dan Bali pada 12-20 Juli 2021. (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Kebijakan tersebut disesuaikan dengan perkembangan situasi daerah.

Namun tetap memperhatikan aspek kesehatan dan ekonomi yang terus diperbaharui agar semakin komprehensif dan tepat sasaran.

"Kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia menerapkan prinsip kehati-hatian."

"Aplikasi indikator-indikator kesehatan tingkat nasional maupun tingkat kabupaten/kota menjadi landasan keputusan gas dan rem pembukaan aktivitas sosial-ekonomi," pungkas Wiku.

Baca juga: Meski Telah Divaksin, Seseorang Tetap Bisa Tertular Virus Corona, Profesor Jelaskan Penyebabnya

(Tribunhealth.com/Ranum Kumala Dewi)

Penulis: Ranum Kumala Dewi
Editor: Melia Istighfaroh
Ikuti kami di
Data Berhasil Terkirim!
Data Harus Diisi!
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved