lihat foto
TRIBUNHEALTH.COM - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok jadi sorotan lantaran menu program pemberian makanan tambahan (PMT) di Kecamatan Tapos dianggap kurang layak.
Meski ditujukan untuk mencegah terjadinya stunting, menu tersebut nyatanya hanya berupa nasi dan sayur sop, plus tahu rebus sebagai lauk.
Padahal anggaran untuk PMT mencapai miliaran rupiah.
Jika dirinci, per paket makanan dijatah Rp 18 ribu.
Namun nasi dan sayur sop dinilai belum cocok dengan harga tersebut, karena dinilai tak mampu menunjang gizi anak.
Melansir Kompas dan Tribunnews, berikut ini fakta terbarunya.
Baca juga: Catat, 21 Penyakit Berikut Ini Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan, Wajib Pakai Biaya Mandiri
Dinkes salahkan kader posyandu
Menanggapi temuan ini, Dinkes Kota Depok mengakui ada kekeliruan dalam program PMT di Kecamatan Tapos.
"Di Kecamatan Tapos terjadi ketidaksesuaian menu dan ada arahan yang belum sesuai," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Jawa Barat Mary Liziawati kepada wartawan di Depok, Rabu (15/11/2023).
Menurut Mary, kekeliruan terjadi karena kader posyandu yang mendistribusikan makanan tambahan tidak tersosialisasi dengan baik.
"Memang harapannya kemarin sudah tersosialisasikan ke kader di bawah, tapi ada saja kader yang mungkin ketinggalan. Seperti di Tapos, belum terjadi koordinasi yang baik, lintas sektor di hari pertama," ujar Mary.
Padahal, kecamatan lainnya di Kota Depok menerapkan menu PMT sebagaimana dalam ketentuan Dinkes, yakni berupa makanan kudapan untuk enam hari, dan makanan lengkap di hari ketujuh.
"Karena di kecamatan lain sih benar menunya, berjalan baik. Di kecamatan lain kan kudapan, eh di Tapos kok nasi, gitu ya," tutur Mary.
Berkaca pada peristiwa ini, Mary mengklaim telah mengevaluasi program PMT di Tapos pada Jumat (10/11/2023) sehingga menu PMT pada hari berikutnya telah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan Dinkes Depok.
"Jadi ini menjadi evaluasi kami. Kita dengan kejadian ini melakukan evaluasi secara intens. Alhamdulillah di hari kedua Kecamatan Tapos sudah memperbaiki menu, menunya sudah berupa kudapan sesuai ketentuan," kata Mary.
Anggaran capai Rp4,9 miliar
Melansir Tribunnews.com, Mary menjelaskan program PMT menelan anggaran mencapai Rp4,9 miliar.
Program PMT ini menyasar 9.882 balita stunting di Depok dengan nilai Rp 18.000 per orang.
Mary menegaskan, biaya yang capai miliaran tersebut tidak hanya penyediaan menu saja, melainkan juga aspek pendukung lainnya.
"Alokasi anggaran per balita ini termasuk biaya pajak, administrasi di aplikasi, transportasi, kemasan dan sebagainya," terang Mary.
Perlu diketahui, kata Mary, anggaran PMT tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Baca juga: Mobil Tesla Jenis Ini Tak Boleh Dijual Second, Orang yang Nekat Dilarang Beli Tesla Seumur Hidup
Dapat suntikan dana dari Wapres
Sebelumnya, Kota Depok mendapatkan suntikan dana insentif dari Wakil Presiden, Maruf Amin.
"Wapres memberikan penghargaan kepada kota/kabupaten yang angka stuntingnya dibawah angka nasional," imbuh Mary.
Terakhir Mary kembali menegaskan, program PMT bertujuan mendukung program Indonesia Emas tahun 2045 terwujud
"Program ini harus dimulai dari mengatasi stunting anak-anak balita saat ini agar memiliki daya saing dengan negara lain," tutupnya.
Sampai ke DPRD
Polemik menu cegah stunting di Kota Depok sudah sampai di telinga Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari.
Dirinya mendapatkan laporan langsung dari kader Posyandu yang mengeluh terkait program PMT.
Menurut Yeti, kader mengeluhkan makanan yang diberikan tidak sesuai dengan anggaran yang telah digelontorkan.
"Dengan anggaran seperti itu, seharusnya bisa diberikan menu yang lebih baik."
"Makanan tambahan itu tidak harus karbohidrat, tetapi bisa berupa telur atau susu," ucapnya, Selasa (14/11/2023), dikutip dari TribunnewsDepok.com.
Yeti kemudian mengkritik PMT yang sudah beberapa minggu tersebut.
Ia menegaskan, program dijalankan bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban Pemkot Depok, utamanya menghabiskan dana yang telah diterima.
Kini, DPRD meminta Pemkot Depok melakukan evaluasi.
"Program ini bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban tetapi harus tepat sasaran sehingga dapat menurunkan angka stunting di Kota Depok."
"Kalau kita mau bikin program mengurangi stunting, seharusnya tahu makanan bergizi itu seperti apa," kritik Yeti.
Sumber: Tribunnews.com, Kompas.com
(TribunHealth.com)
