“Jadi di sana sudah ditawarkan 3 pilihan. Pada pilihan pertama mobil Inova 2017 dengan harga Rp 225 juta.

Pilihan kedua mobil Inova 2018 dengan harga Rp 240 juta dan pilihan ketiga Inova 2019 dengan harga Rp 265 juta hanya beda tahun Inova," pungkas wali murid itu.

"Jadi kesepakatan itu harus dipikir ulang khususnya pengadaan peremajaan mobil," imbuhnya lagi.

Sementara itu, dalam salah satu kesempatan, Imam Mujahid tak membantah terkait iuran siswa tersebut.

Imam beralasan tindakan yang dilakukan oleh pihak sekolah sudah sesuai prosedur.

Baca juga: Tidak Makan Malam, Ini Efeknya untuk Tubuh, dr. Zaidul Akbar: Hidup Akan Lebih Sehat

Pasalnya, penarikan iuran untuk membeli berbagai barang tersebut merupakan program komite sekolah.

“Program komite, komite yang memberi kebijakan bersama wali murid,” kata Imam.

Ia menyampaikan bahwa kebijakan yang diambil itu telah melalui pertimbangan yang matang.

Bahkan pihaknya telah mendatangkan Aparat Penegak Hukum (APH) saat musyawarah yang dihadiri oleh komite sekolah dan para wali murid tersebut terkait kesepakatan iuran siswa SMPN 1 Ponorogo.

“Beliau-beliau (APH) memberi sambutan saat musawarah berlangsung," imbuh Kepsek SMPN 1 Ponorogo itu.

Tak hanya sampai disitu, ia pun menjelaskan pont-point isi surat terkait penarikan iuran siswa SMPN 1 Ponorogo tersebut.

Salah satu poin iuran siswa SMPN 1 Ponorogo itu yakni untuk membeli mobil baru Toyota Innova.

Sedangkan dua poin lain adalah membeli 34 unit komputer baru dan membeli alat musik.

Jumlah yang harus dibayar untuk membeli 3 point itu bernilai ratusan juta dan ditanggung oleh 288 siswa kelas VII SMPN 1 Ponorogo.

Baca juga: 8 Buah Ini Baik Dikonsumsi oleh Penderita Asam Lambung, Dapat Bantu Redakan Gejala Nyeri Ulu Hati

Ia juga menerangkan bahwa sebenarnya sudah ada 2 mobil, pertama mobil Mitsubishi Maven dan mobil Isuzu Elf Long.

“Memang ada yang mobil lama (Mitsubishi Maven). Cuma sering mogok berulang kali.

Pas di Sarangan itu mogok berulang kali. Makanya ingin membeli mobil baru,” ujarnya.

Di sisi lain, Dinas Pendidikan (Dindik) Ponorogo mengklaim bahwa telah mengetahui kasus yang tengah viral.

“Kemarin sudah saya WhatsApp (WA) kepala sekolahnya. Biar mereka (SMPN 1 Ponorogo) berpikir ulang, mana program yang esensial dan tidak,” ujar Kepala Dindik Ponorogo, Nurhadi Hanuri, Jumat (29/9/2023).

Dia mengatakan bahwa juka tidak ada penangguhan pilihan direvisi.