TRIBUNHEALTH.COM - Belum lama ini, tim investasi membekukan 145 rekening dari 367 rekening yang diduga berkaitan dengan kegiatan Al Zaytun.

Pasalnya terdapat beberapa tindak pidana asal yang berkaitan yakni penggelapan, penipuan, pelanggaran yayasan, penyalahgunaan dana bos, dan kasus lainnya.

Dilaporkan terdapat 295 sertifikat tanah atas nama Panji Gumilang, istri dan anak-anaknya.

Dikutip Tribunhealth.com dari laman Kompas.com, tindak pidana ini diduga terkait penyalahgunaan kekayaan Al Zaytun.

Baca juga: Ketok Palu! DPR Resmi Sahkan RUU Kesehatan Jadi Undang-Undang

Kemenkopolhukam akan terus menelusuri tindak pidana terkait Panji Gumilang.

Menkopolhukam memastikan akan menyelesaikan kasus Panji agar tak digoreng jelang tahun politik.

Mahfud MD: Kasus Al Zaytun Harus Dituntaskan Sekarang, Jangan Muncul Setiap Mau Pemilu lalu Redup

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan tidak ingin penyelesaian kasus hukum yang menyeret Pondok Pesantren Al Zaytun berlarut-larut.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu meminta kasus Al Zaytun dituntaskan sekarang juga.

Sebab, ia tidak ingin kasus tersebut muncul setiap menjelang pemilihan umum atau pemilu.

Baca juga: Benarkah Infeksi Jamur Bisa Sembuh dengan Waktu 2 Bulan? Dokter Gigi Menjawab

“Jadi, Al Zaytun itu tidak boleh lagi berlarut-larut sampai 20 tahun seperti sekarang,” kata Mahfud MD menjawab pertanyaan wartawan terkait Al Zaytun saat dia ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (11/7/2023).

Dikutip dari laman Kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan tidak ingin penyelesaian kasus hukum yang menyeret Pondok Pesantren Al Zaytun berlarut-larut.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu meminta kasus Al Zaytun dituntaskan sekarang juga.

Sebab, ia tidak ingin kasus tersebut muncul setiap menjelang pemilihan umum atau pemilu.

“Jadi, Al Zaytun itu tidak boleh lagi berlarut-larut sampai 20 tahun seperti sekarang,” kata Mahfud MD menjawab pertanyaan wartawan terkait Al Zaytun saat dia ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (11/7/2023).

“Pemerintah mengakui bahwa sekolah itu baik produknya sehingga kami akan bina, akan sesuaikan kurikulumnya, akan bersihkan kalau ada kotor-kotorannya di dalam pelaksanaannya,” ucap Mahfud.

Baca juga: Sangat Penting Mengetahui Gejala Kanker Paru, Terkadang Pasien Justru Tak Tahu Jika Menderita Kanker

Selain tidak dibubarkan, Mahfud juga memastikan pemerintah tidak akan memberikan sanksi kepada Ponpes Al Zaytun.

“Pondok Pesantren Al Zaytun dan seluruh sekolah dan pesantrennya itu tidak akan dijatuhi sanksi apa-apa, akan terus berjalan,” tutur Menko Polhukam.

Lebih lanjut, Mahfud menambahkan pemerintah berencana menarik pengelolaan Pondok Pesantren Al Zaytun agar berada di bawah naungan Kementerian Agama.

Akan tetapi, terkait kasus hukum terhadap pimpinanan Ponpes Al Zaytun yaitu Panji Gumilang, Mahfud menegaskan akan diselesaikan.