lihat foto
TRIBUNHEALTH.COM - Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, tak habis pikir dengan pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).
Pasalnya akses keluar dari dua stasiun kereta cepat lupa tak dibangun, padahal KCJB akan segera beroperasi Agustus ini.
Stasiun Padalarang dan Stasiun Karawang masih belum memiliki akses ke jalan besar, apa lagi ke jalan tol.
Karena kesal dengan fakta ini, bahkan Wamen BUMN sampai mengeluarkan kata-kata "stupid".
Pasalnya KCJB memang bakal segera beroperasi.
Sesuai rencana, proyek ini akan diresmikan Presiden Joko Widodo pada 18 Agustus 2023.
Baca juga: Dugaan Malpraktik, Wanita 29 Tahun Kesakitan di Dada Setelah Implan Payudara, Nyawa Tak Tertolong
Kartika Wirjoatmodjo mengaku heran dengan pola pikir manajemen PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam perencanaan Stasiun KCJB di Karawang dan Padalarang.
Bagaimana bisa jalan belum rampung dibangun, ketika stasiun sudah mau beroperasi.
"Ini missed satu hal, November tahun lalu saya baru sadar, kita lupa mikirin akses stasiun. Ini saya sebal juga waktu kemarin sama anak-anak KAI. Akses stasiunnya itu belum dipikirin, tidak ada akses jalan ke tol sama jalan besar," ungkap Kartika Wirjoatmodjo dikutip Kompas.com pada Minggu (6/8/2023).
"Ini makanya Karawang sama Padalarang baru akhir tahun, karena di Karawang itu kalau kita buka stasiunnya di depannya, tidak ada jalan," beber Tiko.
Padahal, akses jalan merupakan aspek yang paling mendasar dalam pembangunan infrastruktur.
Baca juga: Dokter Spesialis Mata Jelaskan Konjungtivitis pada Bayi, Tak Boleh Sembarang Kasih Obat Tetes Mata
Sebut Kata Stupid
"Ini stupid (bodoh) juga, kok bisa kelewatan. Stasiun jadi, kereta ada, tapi belum dibikin jalan di depannya. Itu bisa kelewatan juga. Saya bilang ini bagaimana perencananya, masa jalan enggak ada, baru sekarang mau dibangun," papar dia.
Ia mengungkapkan, manusia memang tak luput dari kesalahan seperti lalai.
Namun, perkara ini tetap saja merupakan hal konyol lantaran tak ada satu pun yang saling mengingatkan dalam tim perencanaan yang berisi banyak orang di dalamnya.
"Nah tim itu, kalau yang sehat saling mengingatkan, ini ada yang kelupaan, ada yang belum. Nah ini penting," ucap Tiko.
Baca juga: Dewi Dianggap Meninggal 5 Tahun Silam, Keluarga Sudah Tahlilan, Kini Tiba-tiba Ditemukan Masih Hidup
Disayangkan DPR RI
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Suryadi Jaya Purnama menyayangkan akses Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ke Jalan Tol dan Jalan utama yang saat ini belum dirampungkan Pemerintah, terutama untuk Stasiun Karawang.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir juga sempat menyampaikan lambannya penyelesaian infrastruktur pendukung berupa akses jalan dari dan menuju Stasiun Karawang.
Lantaran pembangunan baru difokuskan di Stasiun Padalarang dan Tegalluar.
“Otomatis, pembangunan akses jalan tersebut menjadi lamban, tidak sinkron dengan operasional KCJB yang akan diresmikan Agustus tahun 2023 ini,” papar Suryadi dalam pernyataannya dikutip, Minggu (6/8/2023).
“Kita menyayangkan lemahnya koordinasi di dalam Kementerian BUMN,” sambungnya.
Menurut Suryadi, hal ini menunjukkan kacaunya perencanaan proyek KCJB.
Dimana pada saat awal proyek berjalan, BUMN yang bertanggung jawab tidak sesuai dengan bidangnya.
Baca juga: Beli BBM Bakal Dibatasi, Ini Tanggapan Erick Thohir Soal Pembatasan Pembelian Pertalite
Diketahui, konsorsium BUMN Indonesia untuk KCJB dengan nama PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) terdiri dari PT Wijaya Karya (kepemilikan Saham 38 persen), PT Kereta Api Indonesia (25 persen), PT Jasa Marga (12 persen) dan PT Perkebunan Nasional VIII (25 persen).
Walaupun saat ini dengan penyertaan modal negara yang diberikan pada PT KAI menempatkan PT KAI sebagai pemimpin konsorsium, tetapi perancangan awal konsorsium ini terlihat bahwa proyek ditangani oleh BUMN yang bukan ahli di bidang Perkeretaapian.
“Kekacauan pelaksanaan proyek ini juga telah menyebabkan pembengkakan biaya sebesar 1,2 miliar dollar AS atau setara Rp 18 triliun (kurs rupiah Rp15.000),” jelasnya.
Penyebab membengkaknya menurut Suryadi antara lain adalah studi kelayakan proyek belum mencantumkan penjadwalan akuisisi lahan.
Hal ini berdampak penyelesaian proyek sulit diprediksi, dan biaya pembebasan lahan yang hanya memperkirakan panjang trase dan harga petak tanah yang berada di lintasan membuat luas lahan yang dibebaskan lebih besar dari rencana.
Oleh karena itu, dengan banyaknya masalah yang terjadi di proyek KCJB ini, pihaknya meminta agar Pemerintah berhenti membuat kegaduhan dan saling menyalahkan.
“Sebaiknya, Pemerintah fokus pada solusi operasional KCJB yang akan di-launching bulan Agustus ini," papar Suryadi.
"Pemerintah harus mengantisipasi segala hal agar keselamatan dan kelancaran perjalanan penumpang terjamin. Jangan sampai ada pembangunan yang tertinggal lagi,” pungkasnya.
(TribunHealth.com, Tribunnews)
