Perlu diketahui, kata Mary, anggaran PMT tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Baca juga: Mobil Tesla Jenis Ini Tak Boleh Dijual Second, Orang yang Nekat Dilarang Beli Tesla Seumur Hidup
Dapat suntikan dana dari Wapres
Sebelumnya, Kota Depok mendapatkan suntikan dana insentif dari Wakil Presiden, Maruf Amin.
"Wapres memberikan penghargaan kepada kota/kabupaten yang angka stuntingnya dibawah angka nasional," imbuh Mary.
Terakhir Mary kembali menegaskan, program PMT bertujuan mendukung program Indonesia Emas tahun 2045 terwujud
"Program ini harus dimulai dari mengatasi stunting anak-anak balita saat ini agar memiliki daya saing dengan negara lain," tutupnya.
Sampai ke DPRD
Polemik menu cegah stunting di Kota Depok sudah sampai di telinga Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari.
Dirinya mendapatkan laporan langsung dari kader Posyandu yang mengeluh terkait program PMT.
Menurut Yeti, kader mengeluhkan makanan yang diberikan tidak sesuai dengan anggaran yang telah digelontorkan.
"Dengan anggaran seperti itu, seharusnya bisa diberikan menu yang lebih baik."
"Makanan tambahan itu tidak harus karbohidrat, tetapi bisa berupa telur atau susu," ucapnya, Selasa (14/11/2023), dikutip dari TribunnewsDepok.com.
Yeti kemudian mengkritik PMT yang sudah beberapa minggu tersebut.
Ia menegaskan, program dijalankan bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban Pemkot Depok, utamanya menghabiskan dana yang telah diterima.
Kini, DPRD meminta Pemkot Depok melakukan evaluasi.
"Program ini bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban tetapi harus tepat sasaran sehingga dapat menurunkan angka stunting di Kota Depok."
"Kalau kita mau bikin program mengurangi stunting, seharusnya tahu makanan bergizi itu seperti apa," kritik Yeti.
Sumber: Tribunnews.com, Kompas.com
(TribunHealth.com)