Di sisi lain, sebagian ASN lain tidak menjalankan sistem kerja ini karena tugas harian, dilansir Tribun Jakarta.

Mereka berhadapan langsung dari masyarakat, misalnya para petugas Satpol PP hingga pemadam kebakaran.

WFH jadi 75 Persen Khusus Selama KTT ASEAN

Pemprov DKI akan meningkatkan kebijakan work from home (WFH) kepada gedung perkantoran dan sekolah di kawasan Jakarta Selatan atau dekat vanue KTT ASEAN.

Peningkatan WFH menjadi 75 persen ini, rencananya diterapkan selama KTT ASEAN dari tanggal 4-7 September 2023.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta mengatakan, kawasan sekitar Gelora Bung Karno juga terkena dampak WFH.

Baca juga: Alami Mood Swing saat PMS? Coba Beberapa Tips Berikut Ini!

"Sekolah juga pembelajaran jarak jauh (PJJ), work from homenya ditingkatkan 75 persen," kata Heru Budi Hartono di Duren Sawit, Jaktim, dikutip Tribunnews.com dari TribunTangerang.com, Minggu (20/8/2023).

Selain Pemda DKI, lanjut Heru, WFH diterapkan oleh Kemenpan RB ke Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian lainnya.

Namun, untuk perusahaan swasta penerapan WFH tidak dipaksakan karena bidang usahanya berbeda-beda.

Selain periode 4-8 September 2023, pelaksanaan WFH menerapkan pola 50:50.

Kebijakan tersebut, diterapkan untuk menekan polusi udara di Jakarta yang akhir-akhir ini menjadi sorotan.

Sebagai informasi, berdasarkan pantauan Tribunnews di laman IQAir pukul 07.49 WIB, US Air Quality Index (AQI US) atau indeks kualitas udara di Ibu Kota tercatat di angka 161.

Angka tersebut, menunjukan kualitas udara di Jakarta juga tidak sehat pada Minggu (20/8/2023).

Angka AQI US itu, menempatkan DKI Jakarta di ranking pertama kota yang paling berpolusi di dunia pada akhir pekan, kemarin.

Adapun konsentrasi polutan tertinggi udara DKI Jakarta pada Minggu kemarin, dalam PM 2.5 adalah 75 µg/m³.

PDIP Kritik WFH di Jakarta

Dikutip dari WartakotaLive.com, Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menanggapi keputusan work from home (WFH) yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta dari 21 Agustus-21 Oktober.

Menurut Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, kebijakan bekerja dari rumah itu dinilai cukup lama.

Ia menilai, perekonomian Jakarta kembali goyah karena kebijakan WFH 50 persen.

Baca juga: Paskibraka Kabupaten, Provinsi hingga Nasional Mendapat Gaji dan Berpeluang Mendapat Beasiswa

“Jangan tiga bulanlah (WFH), apa nggak kelamaan? Dalam konteks WFH saya setuju tapi diperhitungkan Pemprov DKI,” ucapnya pada Kamis (17/8/2023).